Adanya aksi demonstrasi di beberapa daerah tidak lepas dari ulah kebijakan pejabat pemerintah yang tidak pro rakyat, ditambah lagi tingkah polah oknum Dewan selaku wakil rakyat seolah tak beretika dan kerap memamerkan hidup gaya mewah (Hedonisme)
Bahkan disaat situasi ekonomi sulit mereka masih bisa berjoget ria dan akibatnya puncak amarah masyarakat tidak terbendung lagi, sehingga demo kali ini yang menjadi sasaran para anggota Dewan bahkan Gedung DPRD menjadi sasaran, tidak terkecuali di wilayah Madura Kabupaten Bangkalan khususnya tidak luput dari aksi demo dan hampir ricuh ketika mendadak Bupati Bangkalan tiba -tiba hadir di tengah massa.
Kedatangan orang nomor satu di Bangkalan itu justru tidak mendapat sambutan hangat, melainkan penolakan dari para mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi,di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Senin 01 Septrmber 2025.
Namun kehadiran bupati bergabung dengan forkopimda dan anggota DPRD Bangkalan di tengah-tengah massa aksi, para mahasiswa justru kompak meneriakkan penolakan dan meminta agar bupati meninggalkan lokasi. Situasi pun sempat memanas, hingga aparat keamanan berusaha meredam suasana agar tidak terjadi bentrokan.
Salah seorang mahasiswa berteriak meminta Bupati Lukman segera meninggalkan tempat aksi, kehadiran bupati tidak sesuai dengan kesepakatan awal aksi.
“Bupati tidak diundang dan tidak termasuk dalam kesepakatan aksi. Kami minta keluar. Bupati tidak perlu hadir di sini kalau hanya untuk pencitraan. Kami ingin DPRD mendengar suara rakyat, bukan sekadar formalitas,” teriak salah satu mahasiswa lainnya.
Meski sempat bertahan beberapa menit, bupati akhirnya meninggalkan lokasi aksi setelah desakan penolakan semakin keras. Aksi mahasiswa pun berlanjut dengan agenda penyampaian tuntutan di depan para wakil rakyat.
Selain menolak kehadiran bupati, mahasiswa juga menyoroti rendahnya disiplin anggota DPRD Bangkalan. Mereka menilai para wakil rakyat sering absen dalam sidang maupun agenda penting, sehingga tidak maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat.
“Disiplin anggota DPRD sangat rendah. Kalau jarang hadir sidang, bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat?” kritik salah satu orator aksi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bangkalan Dedy Yusuf menegaskan bahwa anggota dewan selama ini cukup disiplin dalam mengikuti rapat-rapat pembahasan maupun paripurna.
“Kita punya tata tertib yang jelas. Jika ada anggota dewan yang tidak menghadiri paripurna lima kali berturut-turut, maka akan direkomendasikan ke Badan Kehormatan untuk diproses. Sebelum itu biasanya kita juga mengirim surat ke partai agar dilakukan pembinaan,” jelasnya. (Clis)
